Dhea Oktavianda (21215807)
Tiara Fahlevie (26215886)
Produk Domestik Bruto
Dalam
perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai
apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator dalam menilai
perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan
yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang pas dan sesuai
dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau
Gross Domestic Product (GDP). Selain itu, PDB juga mengukur dua hal pada saat
bersamaan : total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total
pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian.
Alasan PDB dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran
dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama
dengan pengeluaran. Pengertian dari PDB adalah nilai pasar dari semua barang
dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode.
Namun, dalam PDB terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari
semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi
pendapatan. Oleh sebab itu, PDB per kapita yang merupakan besarnya PDB apabila
dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan alat yang lebih
baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata – rata penduduk,
standar hidup dari warga negaranya(Mankiw,2006:5,6,22,23).
Produk
Domestik Bruto atau GDP (Gross Domestic Product) merupakan statistika
perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal
terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal yang mendasarinya karena PDB
mengukur dua hal pada saat bersamaan : total pendapatan semua orang dalam
perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil
dari perekonomian. Alasan PDB dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan
pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan
pasti sama dengan pengeluaran(Mankiw,2006:5).
Kita
dapat menghitung PDB perekonomian dengan menggunakan salah satu dari dua cara :
menambahkan semua pengeluaran rumah tangga atau menambahkan semua pendapatan
(upah, sewa dan keuntungan) yang dibayar perusahaan. Namun, dalam hal ini yang
terpenting adalah tahu mengenai fungsi PDB dalam perekonomian, apa yang dapat
diukur dan yang tidak, komponen dan jenis serta hubungan PDB dengan kesejahteraan.
Dalam hal pengukuran, PDB mencoba menjadi ukuran yang meliputi banyak hal,
termasuk di dalamnya adalah barang – barang yang diproduksi dalam perekonomian
dan dijual secara legal di pasaran. PDB juga memasukkan nilai pasar dari jasa perumahan
pada perekonomian. PDB meliputi barang yang dapat dihitung (makanan, pakaian,
mobil) maupun jasa yang tidak dapat dihitung (potong rambut, pembersihan rumah,
kunjungan ke dokter). PDB mengikutsertakan barang dan jasa yang sedang diproduksi.
PDB mengukur nilai produksi dalam batas geografis sebuah negara. PDB mengukur
nilai produksi yang terjadi sepanjang suatu interval waktu. 14 Biasanya,
interval tersebut adalah setahun atau satu kuartal (tiga bulan). PDB mengukur
aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama interval tesebut.
Sedangkan hal – hal yang tidak dapat diukur oleh PDB yaitu PDB mengecualikan
banyak barang yang diproduksi dan dijual secara gelap, seperti obat – obatan
terlarang. PDB juga tidak mencakup barang – barang yang tidak pernah memasuki
pasar karena diproduksi dan dikonsumsi dalam rumah tangga(Mankiw,2006:7-10).
Setelah
mengetahui apa yang dapat dan tidak diukur dengan PDB, selanjutnya kita harus
mengetahui komponen – komponen dari PDB. PDB (yang ditunjukkan sebagai Y)
dibagi atas empat komponen : konsumsi (c), investasi (I), belanja negara (G),
dan ekspor neto (NX): Y = C + I + G + NX Persamaan ini merupakan persamaan
identitas – sebuah persamaan yang pasti benar dilihat dari bagaimana variabel -
variabel persamaan tersebut dijabarkan. Komponen tersebut ialah :
1. Konsumsi (consumption)
adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga.
2. Investasi (investment)
adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih
banyak barang dan jasa
3. Belanja pemerintah
(government purchases) mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah
daerah, negara bagian, dan pusat (federal).
4. Ekspor neto (net
exports) sama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing (ekspor)
dikurangi pembelian produk luar negeri oleh warga negara (impor) 15 (Mankiw,2006:11-13).
Berikutnya, ketika kita
mempelajari perubahan perekonomian seiring berlalunya waktu, ekonom ingin
memisahkan dua pengaruh (perekonomian menghasilkan output barang dan jasa
dengan lebih banyak dan barang dan jasa dijual pada harga yang lebih tinggi).
Khususnya, mereka ingin suatu ukuran jumlah barang dan jasa keseluruhan yang
diproduksi perekonomian yang tidak terpengaruh perubahan harga barang dan jasa
tersebut (Mankiw,2006:14).
Untuk
mendapatkan ukuran dari jumlah produksi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan
harga, kita menggunakan GDP riil (real GDP) yang menilai produksi barang dan
jasa pada harga tetap. GDP riil menggunakan harga tahun pokok yang tetap untuk
menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Karena GDP riil
tidak dipengaruhi perubahan harga, perubahan GDP riil hanya mencerminkan
perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi, GDP riil merupakan
ukuran produksi barang dan jasa dalam perekonomian(Mankiw,2006:15-16). Selain
GDP riil, alat ukur yang lain yaitu GDP nominal. GDP nominal mengukur produksi
barang dan jasa yang dinilai dengan harga – harga di masa sekarang. GDP nominal
dalam perhitungannya dipengaruhi kenaikan jumlah barang atau jasa yang
diproduksi dan juga kenaikan harga barang atau jasa tersebut. Dari kedua
statistika ini kita dapat mengetahui statistika yang ketiga , deflator GDP,
yang mencerminkan harga barang dan jasa namun bukan jumlah yang diproduksi.
Deflator GDP mengukur tingkat harga – harga saat ini relatif terhadap tingkat
harga – harga di tahun pokok. Deflator GDP merupakan salah satu ukuran yang
digunakan oleh para 16 ekonom untuk mengamati rata – rata tingkat harga dalam
perekonomian(Mankiw,2006:17).
Pada
bahasan yang terakhir, yaitu hubungan GDP dengan kesejahteraan dapat dijelaskan
sebagai berikut. GDP dapat mengukur total pendapatan maupun total pengeluaran
perekonomian untuk barang dan jasa. Jadi, GDP per orang (kapita) memberi tahu
kita pendapatan dan pengeluaran dari rata – rata seseorang dalam perekonomian.
Karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih
tinggi, GDP per orang (kapita) sepertinya merupakan ukuran kesejahteraan rata –
rata perorangan yang cukup alamiah. GDP per kapita memberitahukan kita apa yang
terjadi pada rata – rata penduduk, namun di belakang rata – rata tersebut
terdapat perbedaan yang besar antara berbagai pengalaman yang dialami orang –
orang. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa GDP merupakan ukuran
kesejahteraan yang baik untuk berbagai tujuan, namun tidak untuk semua
tujuan(Mankiw,2006:19-22).
Pertumbuhan dan Perubahan Struktur
Ekonomi
Pertumbuhan Struktur Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan
pembangunan ekonomi di suatu negara. Kemiskinan merupakan salah satu contoh
dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara.
Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber
dari perubahan atau pertumbuhan pada sisi permintaan agaregat (aggregate demand) dan sisi penawaran
agregat (aggregate supply). Sepeti
yang di ilustrasikan pada gambar 3.1, titik perpotongan antara kurva permintaan
agregat (AD) dan kurva penawaran agregat (AS) disebut suatu titik keseimbangan
ekonomi yang menghasilkan suatu jumlah output
agregat tertentu dan suatu tingkat harga umum tertentu. Output agregat yang dihasilkan di dalam
suatu ekonomi (atau negara) disebut produk domestik bruto (PDB) yang
selanjutnya membentuk pendapatan nasional. Apabila pada periode awal (t = 0)
output adalah 
, maka yang di maskud dengan pertumbuhan
ekonomi adalah apabila pada periode berikutnya output = 
.
Melalui analisis gambar bisa dilihat bahwa pertumbuhan tersebut bisa disebabkan
oleh pergeseran kurva penawaran (
)
(bagian A) atau pergeseran kurva permintaan (
)
(bagian B).
, maka yang di maskud dengan pertumbuhan
ekonomi adalah apabila pada periode berikutnya output = .
Melalui analisis gambar bisa dilihat bahwa pertumbuhan tersebut bisa disebabkan
oleh pergeseran kurva penawaran ()
(bagian A) atau pergeseran kurva permintaan ()
(bagian B).
a. Sisi Permintaan Agregat
Dari
sisi permintaan agregat, pergeseran kurva AD ke kanan yang mencerminkan
permintaan di dalam ekonomi meningkat bisa terjadi karena pendapatan agregat
yang terdiri atas permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan, dan
pemerintahan meningkat. Sisi permintaan agregat (atau penggunaan PDB) terdiri
atas empat komponen, yakni konsumsi rumah tangga (C), investasi domestik bruto
(atau pembentukan modal tetap dan perubahan stok) dari sektor swasta dan pemerintah
(
),
konsumsi atau pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto, yaitu ekspor barang
dan jasa (X) minus impor barang dan jasa (M).
),
konsumsi atau pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto, yaitu ekspor barang
dan jasa (X) minus impor barang dan jasa (M).
b. Sisi Penawaran Agregat
Ada
dua kelompok teori mengenai pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi penawaran
agregat produksi, yakni kelompok teori neoklasik dan kelompok teori modern.
Dalam kelompok teori neoklasik, faktor - faktor produksi yang dianggap sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan output adalah jumlah tenaga kerja dan kapital.
Sedangkan dalam kelompok teori modern,
faktor - faktor produksi yang dianggap sama krusialnya tidak hanya tenaga kerja
dan modal, tetapi juga perubahan teknologi (yang terkandung di dalam barang
modal), energi, kewirausahaan (entrepreneurship),
bahan baku, dan material atau input lainnya di anggap sangat berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur,
hukum serta peraturan (the rule of law),
stabilitas politik, kebijakan pemerintah (yang antara lain dicerminkan oleh
besarnya pengeluaran pemerintah), birokrasi, dan dasar tukar internasional (terms of trade). Perbedaan yang
mendasar dengan kelompok teori neoklasik. Di antaranya adalah yang mencakup
tenaga kerja, kapital (barang modal), dan kewirausahaan.
Perubahan Struktur Ekonomi
Pembangunan ekonomi biasanya di susul kemudian oleh suatu
perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Banyak negara berkembang (LDCs)
dalam 30 tahun belakangan ini telah mengalami suatu transisi ekonomi, walaupun
prosesnya berbeda 1, tegantung terutama pada kondisi awal ekonomi masing -
masing. Perubahan struktur ekonomi ini dapat dilihat pada perubahan pangsa
output dari setiap sektor di dalam pembentukan PDB.
Perubahan struktur ekonomi terjadi
akibat perubahan dari sejumlah faktor, bisa hanya berasal dari sisi permintaan
agregat atau sisi penawaran agregat atau dari kedua sisi pada waktu yang
bersamaan. Dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah
peingkatan tingkat pendapatan masyrakat yang membuat perubahan dalam selera
masyarakat dan komposisi barang - barang yang di konsumsi, sedangkan dari sisi
penawaran agregat, faktor – faktor utama adalah perubahan teknologi dan
penemuan material – material baru untuk produksi yang semua ini memungkinkan
untuk melakukan inovasi atau membuat barang – barang baru. Salah satu contoh
aktual adalah dalam penemuan personal
computer, handphone, dan alat komunikasi lainnya. Dari sisi penawaran juga
di akibatkan oleh relokasi dana investasi dan resources utama lainnya, termasuk teknologi dan tenaga kerja dari
satu sektor yang kurang produktif (misalnya pertanian) ke sektor yang lain yang
lebih produktif (Industri).
Secara garis besar, sumber – sumber
yang mendorong terjadinya suatu proses perubahan struktur ekonomi dapat
dibedakan antara, di satu pihak, sisi permintaan agregat, sisi penawaran
agregat, dan di pihak lain, antara (Domestik), dan eksternal (Dunia).
Pertumbuhan Ekonomi Selama Orde
Baru Hingga Sekarang
Orde
baru memiliki perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Orde baru menjalin kerjasama
dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Sebelum melakukan
pembangunan Repelita, dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan
politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran kebijakan terutama
untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah,
dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat
mengalami stagnasi pada Orde Lama. Penyusunan rencana Pelita secara bertahap
dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh Negara negara Barat.
Tujuan
jangka panjang dari pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru: meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalamskala besar, yang pada saat
itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk
menanggulangi masalah masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit
neraca pembayaran.
Terjadi
perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia selama masa Orde Baru jika dilihat
dari perubahan pangsa PDB (Produk Domestik Bruto), terutama dari sektor industri.
Kontribusi sektor industri sekitar 8% (1960) menjadi 12% (1983). Hal ini menunjukkan
terjadinya proses industrialisasi atau transformasi ekonomi dari Negara agraris
menuju semiindustri. Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat pada
paruh dekade 80-an, di mana pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi di
sektor moneter maupun riil dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas dan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Deregulasi menyebabkan
terjadinya pergeseran dari semula tersentralisasi menjadi desentralisasi dan
peranan sektor swasta semakin besar. Pada level meso (tengah) dan mikro, pembangunan
tidak terlalu berhasil : jumlah kemiskinan tinggi, kesenjangan ekonomi meningkat
di akhir 90-an. Secara umum dalam Orde Baru terjadi perubahan orientasi kebijakan
ekonomi yang semula bersifat tertutup di Orde Lama menjadi terbuka pada Orde
Baru.
Perkembangan
ekonomi masa Orde Baru lebih baik dari Orde Lama disebabkan oleh beberapa
faktor:
- Kemauan Politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi.
- Stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru berhasil menekan inflasi. Mereka juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok masyarakat serta meyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat.
- Sumber daya manusia yang lebih baik. SDM di masa ORBA memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.
- Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat. Hal ini sangat membantu khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri, PMA dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan.
- Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Selain terjadi oil boom (tingkat produksi minyak dan harganya yang meningkat), juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era ORBA khususnya setelah perang dingin berakhir, jauh lebih baik daripada semasa ORLA.
Pemerintahan
Transisi, ciri-cirinya :
Diawali
dengan melemahnya nilai tukar baht Thailand terhadap USD pada Mei 1997,
sehingga para investor mengambil keputusan jual baht untuk beli USD. Melemahnya
baht merambah sampai ke mata uang Asia lainnya (Ringgit Malaysia hingga
Rupiah). Hal ini menyebabkan terjadinya krisis keuangan di Asia. Nilai tukar
Rupiah terus melemah terhadap USD, pemerintah melakukan intervensi dengan
memperluas rentang intervensi. Namun hal itu tidak banyak membantu pemulihan
nilai tukar rupiah thd USD. Pada Oktober 1997, pemerintah memutuskan meminta
bantuan keuangan pada IMF. Paket bantuan I sebesar USD 40 Milyar diturunkan
pada akhir Okt 1997. Bantuan tersebut diikuti dengan persyaratan penutupan atau
pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Setelah paket
bantuan, justru nilai tukar Rp semakin melemah. Akhirnya pemerintah membuat
kesepakatan dengan IMF dalam bentuk Letter of Intent (LoI) pada Januari 1998.
LoI berisi 50 butir kebijakan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter),
restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural. Di bidang fiskal :
penegasan penggunaan prinsip anggaran berimbang pada APBN, usaha pengurangan
pengeluaran pemerintah (menghilangkan subsidi BBM dan listrik), membatalkan
sejumlah proyek infrastruktur yang besar, serta peningkatan pendapatan
pemerintah. Setelah gagal dengan kesepakatan pertama, dibuat lagi kesepakatan
baru pada Maret 1998 dengan nama Memorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi
dan Keuangan (MTKEK). Memorandum tambahan itu antara lain: Program stabilisasi,
dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah inflasi.
Restrukturisasi perbankan dengan tujuan untuk menyehatkan perbankan nasional.
Reformasi struktural dalam perekonomian. Penyelesaian utang luar negeri swasta
dengan melibatkan pemerintah. Bantuan untuk rakyat kecil sebagai kompensasi
penurunan subsidi BBM dan listrik.
Pada
periode ini masih dipimpin oleh Soeharto, namun pada akhir Mei 1998, terjadi
gerakan mahasiswa untuk menurunkannya. Soeharto kemudian digantikan oleh
Habibie yang merupakan awal terbentuknya pemerintahan transisi. Disebut dengan
transisi karena seharusnya melakukan perubahan (reformasi) terhadap apa yang
sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, tetapi ternyata pemerintahan yang baru
ini masih dianggap bagian dari gaya Orde Baru dan tidak ada perubahan yang
nyata dalam perekonomian.
Periode Orde Reformasi: Periode
1998-Sekarang
Pemerintahan
presiden BJ.Habibie
Pemerintahan presiden BJ.Habibie Yang mengawali masa reformasi
belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.
Kepemimpinan
Presiden Abdurrahman Wahid
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada
tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.
Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus
dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan
ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di
mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa Kepemimpinan Megawati
Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan
ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi
persoalanpersoalan ekonomi antara lain :
a) Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b) Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatankekuatan
politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak
kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa
ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum
ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat
banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, danmengganggu
jalannya pembangunan nasional.
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah
mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan
ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama
itu menimbulkan kebijakan controversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai
(BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang
berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang
ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang
investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya
Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan
para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan
faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan
pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor,
terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undangundang ketenagakerjaan.
Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan
kerja juga akan bertambah.
Faktor-faktor Penentu Prospek
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Ada
beberapa faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya
adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian
atau kewirausahaan.
Sumber daya
alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang dan
hasil laut sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam
hal penyediaan bahan baku produksi. Keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah
dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga
sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan
pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang
besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi,
sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.
Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk
mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk
menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal
sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena
barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.
Perubahan Struktur Ekonomi
Pembangunan
ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan
mendasar dalam struktur ekonomi. Dari ekonomi tradisional dengan pertanian
sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer.
Khususnya industry manufaktur dengan increasing returns to scale relasi positif antara pertumbuhan output dan
pertumbuhan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak
pertumbuhan ekonomi. Ada kecenderungan dapat dilihat sebagai suatu hipotesis,
bahwa semakin tinggi nlaju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi
pendapatan masyarakat per kapita, maka semakin cepat perubahan struktur
ekonomi. Dengan asumsi faktor-faktor penentu lain yang mendukung proses
tersebut. Seperti manusia, tenaga kerja, bahan baku dan teknologi yang
tersedia.
Meminjam
istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi pada dasarnya disebut transformasi
structural dan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang
terkait satu dengan yang lainnya dalam kompesisi permintaan agrerat produksi
dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Chenery, 1979)
Beberapa Teori
Teori
perubahan structural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi
ekonomi yang dialami oleh NB. Yang semula lebih bersifat subsisten dan
menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang
lebih modern dan didominasi oleh sektor-sektor non-prmer. Ada dua teori utama
yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi yaitu dari
Arthur Lewis (teori migrasi) dan Horris Chenery (teori transformasi structural)
Teori Arthur
Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di
pedesaan dan perkotaan. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian
suatu Negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional
di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di
perkotaan dengan industry sebagai sektor utama.
Kerangka
pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama seperti model Lewis. Teori Chenery
dikenal dengan teori pola pembangunan, memfokuskan pada perubahan struktur
dalam tahapan proses pertumbuhan ekonomi di NB, yang mengalami transformasi
dari pertanian tradisional(subsistem) ke sektor industry sebagai mesin utama penggerak
pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan
Syrquin (1975) mengidentifikasikan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat perkapita yang membawa
perubahan dalam pola permintaan konsumen dan penekanan pada makanan dan
barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang-barang manufaktur
dan jasa, akumulasi modal fisik dan manusia (SDM), perkembangan kota-kota dan
industri-industri di urban bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari
pedesaan ke perkotaan dan penurunan laju pertumbuhan penduduk dan ukuran
keluarga yang semakin kecil, struktur perekonomian suatu Negara bergeser dari
yang semula didominasi oleh pertanian dan sektor pertambangan menjadi
sektor-sektor non-primer, khususnya industri.
Intinya
adalah, dalam perubahan struktur ekonomi atau proses transformasi ekonomi
bersamaan dengan peningkatan pendapatan nasional rata-rata perkapita yang selanjutnya merubah selera
konsumen/masyarakat, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan peningkatan
kualitas SDM, kontribusi sektor-sektor primer terhadap pembentukan PDB secara
relative berkurang dedangkan kontribusi sektor-sektor sekunder dan tersier
meningkat terus. Perubahan distribusi PDB menurut sektor atau pergeseran dari
sektor-sektor primer ke sektor non-primer semakin cepat didorong oleh
perpindahan atau realokasi faktor-faktor produksi seperti modal dan tenaga
kerja dari kelompok sektor-sektor pertama tersebut ke kelompok sektor-sektor
kedua itu. realokasi tersebut dipicu oleh perbedaan harga, profit, dan upah
riin antara sktor-sektor primer yang lebih rendah dengan sektor-sektor
non-primer yang lebih tinggi. Karna profit di sektor-sektor non-primer lebih
tinggi dibandingkan di sektor-sektor primer, maka terjadi akumulasi modal yang
pesat dim kelompok sektor kedua tersebut.
Sumber:
TH Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian
Indonesia Analisis dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia
TH Tambunan, Tulus. 2002. Perekonomian Indonesia. Beberapa Isu Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar